Istana menegaskan bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui kapan reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan.

Komisi Yudisial upayakan penambahan anggaran setelah terancam tidak bisa gelar seleksi hakim agung akibat pemotongan anggaran.

Eks terpidana kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina mengungkap tawaran suap Rp 2 miliar dalam kasus Hasto Kristiyanto.

PDI-P menuduh KPK memanipulasi bukti dalam kasus Harun Masiku. Menurut PDIP, keterangan KPK itu berdasarkan BAP dari ...

Kubu Hasto Kristiyanto menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang praperadilan lanjutan hari ini. Salah satunya, terpidana ...

Kebijakan pemangkasan anggaran memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kementerian/lembaga. ASN di dalamnya pun turut ...

Komisi Yudisial tidak bisa melaksanakan seleksi hakim agung 2025 akibat pemotongan anggaran sebesar 54 persen.

"Bahwa kemudian termasuk juga dengan kantor di perwakilan KY di daerah ya, jadi di internal perkantoran kita akan sesuaikan ...

Ketua Komisi Rekomendasi NU mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi. Simak penjelasannya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengungkap dugaan siasat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto ...

DPR RI telah melakukan revisi terhadap Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Namun, aturan tersebut menuai kritikan. Apa ...

Dinamika geopolitik serta strategi eks JI dalam membangun kembali legitimasi politiknya di dalam negeri menjadi faktor yang ...